"Jadi Lucu Saja SBY Bicara Monarki"

JAKARTA- Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang RUU Keistimewaan Yogyakarta menuai banyak kritik. Sejatinya masih banyak hal lain yang mendesak dilakukan ketimbang berwacana mengenai kedudukan Sultan di DIY.

“Sama sekali tidak penting bicarakan masalah monarki di Yogyakarta. Jadi lucu saja, SBY ngomong seperti itu,” ujar pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Profesor Ibramsjah kepada okezone di Jakarta, Selasa (30/11/2010).

Bagi Ibramsjah, persoalan mendesak seperti kasus Gayus H Tambunan, skandal penjualan saham PT Krakatau Steel, serta penanganan bencana di Tanah Air lebih penting untuk disikapi ketimbang berpolemik mengenai RUU Keistimewaan Yogyakarta.

“Saya ketawa saja mengapa Presiden bicara monarki di Yogya. Sultan bukan Raja Yogya tapi gubernur. Kenapa Presiden iseng banget,” tanyanya.

Pendapat berbeda disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Menurut dia, tidak ada yang salah dari perhatian Presiden terhadap RUU Keistimewaan Yogyakarta.

“UU sama kasus Gayus kan beda, UU yang ngerjain siapa, kasus Gayus siapa. Jadi Presiden sudah pada track yang benar,” ungkapnya.

RUU Keistimewaan Yogyakarta, menurut Mubarok, mendesak segera dirampungkan mengingat masa jabatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X akan segera berakhir. Di sisi lain, Sultan tidak memiliki putra sebagai penerus.

“Sekarang era transisi, karena Sri Sultan tidak punya anak laki-laki. Jadi ke depannya harus ada aturan. Seandainya ada (anak laki-laki) nggak perlu UU itu. UU jangan dibuat dadakan, bangsa yang besar membuat undang-undang untuk kepentingan panjang, jangan entar saja. Kita ini terbiasa berpikir improvisasi sehingga tidak punya grand design,” tandasnya.