UGM Siap Sinergikan Pemikiran Presiden SBY-Sultan

YOGYAKARTA-Rektor UGM Prof Ir Sudjarwadi, M.Eng, Ph.D menegaskan secara filosofis pandangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang siapa yang pantas menjadi Gubernur DIY sebenarnya sama. Secara filosofis kata kunci Presiden SBY tentang demokrasi itu sama dengan kata kunci Sri Sultan HB X yaitu tanyakan kepada rakyat.

"Kata kunci HB IX yang diikuti Sri Paku Alam VII tahta untuk rakyat itu juga hakikat demokrasi," kata Prof Ir Sudjarwadi kepada wartawan di R. Sidang Pimpinan, Rabu (15/12/2010).

Dengan demikian imbuh Rektor tidak ada perbedaan filosofis antara Sri Sultan HB IX, Sri Sultan HB X, Presiden SBY, dan Sri Paku Alam VII maupun VIII. Hanya saja yang belum ditemukan adalah instrumentasi implementasi kesamaan filosofis itu ke dalam format UU yang diyakini bersama memberi kemaslahatan lestari dan meningkat bagi NKRI, bagi bangsa Indonesia dan bagi rakyat DIY.

“ Instrumentasi implementasi kesamaan filosofis yang diwujudkan dalam format UU ini yang belum ditemukan,” katanya.

Untuk menemukan instrumentasi terbaik bagi kesamaan filosofis antara pemikiran Presiden SBY dengan Sri Sultan HB X dalam format UU maka Rektor UGM menyatakan siap bersedia jika diminta untuk memberi usul tentang instrumentasi terbaik itu, melalui proses konsultatif dengan Presiden SBY dan Sri Sultan HB X.

“ Usul itu tentu akan disempurnakan oleh kebijaksanaan bersama antara Presiden SBY dan Sri Sultan HB X sebagai pemimpin bangsa. Hasilnya akan efektif berkaitan dengan energi bangsa dan finansial bangsa,” kata Sudjarwadi.

Rektor menegaskan bahwa instrumentasi yang akan diusulkan itu merupakan kerangka kebijaksanaan kombinasi sinergis antara Presiden SBY dan Sri Sultan HB X dengan asas visioner dan kebaikan optimal kekinian (kontekstual saat ini).

Sinergis kebijaksanaan dua pemimpin itu kata Rektor diyakini nantinya akan menempuh proses legalitas, dengan melalui masukan rakyat, DPRD, DPR RI dalam suasana baik, dan finishing touch DPR RI akan menetapkan finalisasi, akan menjadi tonggak sejarah penting Bhinneka Tunggal Ika tatanan demokrasi di Indonesia ke depan.

"Tentu aspirasi masyarakat maupun hasil rapat paripurna DPRD DIY kemarin sekaligus sebagai pelengkap untuk mengkombinasi pemikiran beliau berdua nantinya," Sudjarwadi menutup komentarnya.