Tangkal Reshuflle, Menteri Gencar Beriklan

Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II

JAKARTA - Isu perombakan kabinet (reshuflle) sudah mencuat sejak setahun pemerintahan SBY-Boediono. Bahkan, Presiden dikabarkan telah merampungkan evaluasi terhadap kinerja kementerian.

Apakah evaluasi ini akan berujung reshuflle? Ya, pastinya hanya Presiden sendiri yang tahu, meski sejumlah elit Partai Demokrat menyiratkan kemungkinan reshuflle.

Lalu apa respons dari sejumlah nama menteri yang sempat disebut-sebut bakal dicopot? Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melihat sejumlah kemeterian memajang iklan pencitraan di media massa sebagai cara untuk menghindar dari reshuflle.

"Kementerian membuat pencitraan kinerjanya dengan gencar beriklan untuk menghindar dari evaluasi atau reshuflle," ungkap Koordinator Sekretariat Nasional Fitra Yuna Farhan kepada okezone, Rabu (8/12/2010).

Menurut dia, sosialisasi mengenai kinerja kementerian dengan beriklan juga bisa dikatakan sebagai upaya mengelabui khalayak. Padahal, kinerjanya memang jeblok. Namun dengan gencar beriklan mengenai klaim keberhasilannya akan mempengaruhi penilain publik.

Yuna menjelaskan, strategi beriklan ini selain cara untuk mengelak dari reshuflle juga memperlihatkan nafsu besar dari kementerian atau lembaga untuk berbelanja yang tidak sesuai dengan kemampuan dalam menyerap anggaran. "Akhirnya modus paling mudah ya buat iklan karena mereka takut anggarannya dipotong Kementerian Keuangan nanti tahun 2011," katanya.

Padahal, cara demikian justru bertolak belakang dengan prinsip penghematan anggaran yang banyak digembar-gembor. Terlebih, materi iklan itu bukan menyangkut realisasi program kerakyatan, melainkan sebatas klaim keberhasilan.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan maraknya menteri yang beriklan jelang akhir tahun merupakan salah satu mekanisme pertahanan diri agar tak di-reshuffle Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, iklan tidak akan mempengaruhi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), lembaga yang menilai kinerja para menteri dan pimpinan lembaga negara secara periodik