Pilkada oleh DPRD Bukan Solusi

Pilkada Tangsel

JAKARTA - Banyak konsekuensi yang akan terjadi pada saat pemilihan kepala daerah ketika diambil alih oleh anggota DPRD. Berarti kembalinya zaman Orde Lama dan demokrasi tidak lagi ditegakan.

Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya saat dihubungi okezone, Sabtu (11/12/2010). "Yang paling penting adalah memperumit sistem tata negara karena berpengaruh ke pusat pemerintahan. Dikembalikannya pemilukada ke DPRD menjadi tanda tanya besar di samping itu sangat bertabrakan
sekali oleh sistem parlementer," ungkapnya.

Sementara itu, penunjukan langsung oleh anggota DPRD nantinya akan menimbulkan rendahnya koordinasi antara gubernur dan bupati. "Ya, bagaimana tidak, karena kalau gubernur dipilihnya tidak langsung oleh rakyat sedangkan untuk bupati dipilih langsung oleh rakyat pasti sulit untuk berkordinasi," terangnya.

Yunarto juga mengungkapkan jika uang adalah salah satu variabel yang menjadi dasar dialihkannya pemilihan tersebut, ini suatu pemikiran yang salah besar. "Kalau dikatakan pemilihan langsung itu politik uang yang berbicara, memang ada jaminan kalau dipilih anggota DPRD tidak ada lagi politik uang tersebut. Terlebih uang tersebut nantinya kan bisa diambil alih oleh partai politik yang duduk di kursi DPRD ini nantinya akan menjadi kartelisasi partai," paparnya.

Selain itu, kata Yunarto, secara politik praktik pasti akan berpengaruh ke Pemilu 2014. "Kalau Gubernur dipilih langsung DPRD yang berpeluang besar adalah partai pemenang pemilu," tutupnya.